Jakarta - Dirjen Pembinaan hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnakertrans Irianto Simbolon mengatakan sanksi menunggu bagi perusahaan yang tidak melakukan penangguhan UMP tapi juga tidak menerapkan UMP di perusahaannya.

"Ada sanksinya kalau dia melanggar upah minimum. Sanksinya pidana yaitu melanggar UU No. 13/2003 khusus upah minimum. Ada sanksi kurungan dan denda," kata Irianto usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-14 PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MBI) dengan PUK FSP SPSI dan SP RTMM FSPSI di Jakarta, Kamis.

Sedangkan mengenai lamanya waktu penangguhan dan variasi besaran upah yang dibayarkan selama penangguhan, Irianto mengatakan jangka waktunya bervariasi antara rentang 6, 8 hingga 12 bulan.

Variasi juga terjadi pada besaran upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja selama penangguhan, yaitu berdasarkan faktor lain seperti inflasi atau berpedoman pada besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Jadi tidak 100 persen disamakan dengan UMP baru tetapi tetap ada kenaikan dari upah minimum yang lama dengan menggunakan data inflasi atau angka KHL. Misalnya di DKI, dari UMP 2013 sebesar Rp2,2 juta dan UMP 2012 sebesar Rp1,5 juta ada perusahaan yang membayarkan Rp1,9 juta atau sesuai dengan patokan angka KHL," kata Irianto mencontohkan.

Sementara itu, proses pengajuan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013 masih terus dilakukan oleh perusahaan namun banyak yang prosesnya terhambat karena persyaratan yang diajukan tidak lengkap.

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat ada 949 perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP 2013 dari tujuh provinsi yaitu, Papua Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten dan Jawa Barat.

Sebanyak 489 perusahaan telah disetujui penangguhannya oleh masing-masing gubernur, 120 perusahaan ditolak dan sisanya sebanyak 340 masih dalam proses.

Dari 340 perusahaan yang masih dalam proses, sebanyak 13 perusahaan mencabut surat pengajuan penangguhan, sembilan perusahaan melewati batas waktu dan 318 belum dapat diproses karena tidak melengkapi persyaratan.

"Sayangnya kebanyakan perusahaan yang masih dalam proses dan belum disetujui oleh gubernur hanya menyertakan selembar surat saja, tanpa melampirkan syarat-syarat lainnya.

Hal ini menyebabkan pengajuannya belum bisa diproses lebih lanjut oleh para gubernur," kata Irianto.(*)