Surabaya - Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Timur Soekarwo akhirnya meneken surat pemecatan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat Agus Santoso dari keanggotaan Partai Demokrat.

Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD PD Jatim, Hartoyo, Jumat, mengatakan, Soekarwo sudah menandatangani surat pemberhentian sementara keduanya sebagai kader partai.

"Surat rekomendasi pemberhentian sementara sudah ditandatangani Pakde Karwo (Soekarwo) sejak 6 Februari 2013. Ada dua surat, Nomor 06 buat pemecatan Wishnu Wardhana, dan Nomor 07 untuk Agus Santoso," katanya.

Menurut dia, surat tersebut mematahkan argumentasi Wishnu Wardhana bahwa ketua DPD PD sekaligus Gubernur Jatim Soekarwo tidak akan berani menandatangani surat pemecatan yang dinilainya melanggar beberapa aturan. Bahkan Wishnu menantang bertaruh jabatan dengan Soekarwo.

Sebelumnya, Wishnu mengatakan jika Soekarwo berani menandatangani surat pemecatan dirinya, maka Wishnu bersedia menanggalkan jabatan sebagai ketua dewan. Sebaliknya jika Soekarwo yang kalah karena tak berani teken surat pemecatan, maka orang nomor satu di Pemprov Jatim itu harus mundur dari posisi ketua DPD PD.

Hartoyo mengatakan surat tersebut langsung dikirim ke DPC PD Kota Surabaya, sedangkan tembusannya ke DPP PD di Jakarta. "Setelah diteken dan diserahkan, proses atau tahapan selanjutnya atas surat tersebut tergantung DPC. DPC yang 'follow up'. Termasuk follow up kemungkinan PAW (Pergantian Antar Waktu)," ujarnya.

Saat ditanya, apakah rekomendasi pemberhentian sementara yang diusulkan DPC dan resmi disetujui DPD PD Jatim bisa menjadi dasar PAW? Hartoyo memastikan bisa lantaran keputusan pemecatan sementara sudah membuat Wishnu dan Agus Santoso sudah bukan lagi sebagai kader partai.

"Pemberhentian, meski pun sifatnya sementara, tapi itu sudah menjadi keputusan DPD. Oleh karena itu keduanya dalam tindak tanduknya dilarang keras menggunakan dan atau mengatasnamakan partai. Keduanya sudah bukan lagi kader Partai Demokrat," tegasnya.

Hartoyo mengaku tidak ambil pusing dengan tudingan Wishnu yang menyebut rekomendasi pemberhentian menyalahi banyak aturan. "Terserah Wishnu ngomong apa. Pemberhentian Wishnu bisa langsung dilakukan karena pelanggaran-pelanggaran sebelumnya, saat DPC PD Kota Surabaya masih dijabat pengurus lama," katanya.

DPC PD, kata Hartoyo, sebenarnya sudah memberikan kesempatan klarifikasi bagi Wishnu maupun Agus. Namun kesempatan tersebut tak dimanfaatkan keduanya, melaikan keduanya tidak datang memenuhi panggilan.

Sementara itu, Ketua DPC PD Kota Surabaya Dadik Risdaryanto membenarkan ditandatanganinya surat persetujuan rekomendasi pemecatan oleh ketua DPD PD Jatim. "Benar sudah ditandatangani, dan surat sudah kami terima," ujarnya.

Dadik mengaku pekan depan segera mengirimkan surat tersebut ke Fraksi PD serta Ketua DPRD Surabaya. Untuk tindak lanjut surat itu, kata dia, DPC masih akan membicarakannya lagi. "Fraksi Partai Demokrat juga kami minta menindaklanjuti. Semua tergantung Pak Irwanto (Irwanto Limantoro, ketua Fraksi PD DPRD Surabaya)," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Surabaya Wishnu Wardhana menganggap upaya pemecatan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat adalah cacat hukum.

"Rapat pleno di DPD PD Jatim itu dasarnya apa, itu sama saja membuat pengadilan sendiri," katanya.

Menurut dia, pemecatan itu melanggar UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik khususnya pasal 14 yang disebutkan bahwa sesorang bisa diberhentikan dari partai apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai lain, dan melanggar AD/ART partai.

Dalam AD/ART Partai Demokrat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP PD Edhie Baskoro Yudhoyono pada 2 juni 2010 khususnya pada pasal 4 disebutkan bahwa permberhentian anggota berakhir meningga dunia, menjadi anggota parpol lain, dan melanggar AD/ART. (*)