Surabaya - Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya menyatakan bahwa rekategori pelanggan PDAM bertujuan untuk menaikkan jasa produksi (jasprod).

Sekretaris Dewan Pelanggan PDAM Surabaya Darmantoko, Rabu, mengatakan, bahwa kenaikan rekategori pelanggan tidak sekedar usaha pengelompokan pelanggan agar sesuai dengan kelompok tarifnya, melainkan juga menaikkan jasprod yang diterima direksi dan karyawan PDAM.

"Saat itu, saya pernah menanyakan langsung kepada Direktur Operasional PDAM Surabaya Ashari yang kini menjadi Dirut PDAM tentang alasan rekategori itu. Tapi dia tidak bisa menjelaskan alasan payung hukumnya," katanya.

Menurut dia, rekategori adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan atau keuntungan PDAM. "Artinya antara produksi dengan harga jual ada selisih. Selisih itu adalah keuntungan. Saat itu keuntungan baru Rp80 miliar (pada 2008)," katanya.

Namun, lanjut dia, setelah diterapkan rekategori pada 2010, menurut pernyataan Dirut PDAM saat itu, Selim, mengalami kenaikan hingga Rp170 miliar.

"Tapi ini dibantah oleh Dirut Operasional PDAM Ashari yang mengatakan hanya Rp140 miliar," katanya.

Darmantoko mengatakan bahwa rekategori ini sama dengan kenaikan tarif PDAM secara pelan-pelan. Hal ini dikarenakan sejumlah kelompok pelanggan secara otomatis tarifnya ikut naik.

Ia mengatakan sebanyak 55 persen keuntungan PDAM diserahkan ke Pemkot dan sisanya digunakan untuk keperluan PDAM. Untuk Jaspord yang ditetapkan dalam Perda 2/2009 sendiri mendapat 10 persen dari keuntungan.

"Kalau sekarang dikatakan rekategori tidak ada kaitannya dengan jasprod sebaiknya Ashari tidak jadi dirut. kalau keuntungan semakin meningkat otomatis jasprod juga meningkat," katanya.

Padahal, lanjut dia, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharaini saat dilantik mengatakan dihadapan direktur perusahaan daerah (PD) dan pengurus RT dan RW se-Surabaya menegaskan bahwa selama menjabat tidak akan ada kenaikan tarif PDAM.

"Kami minta wali kota jangan inkonsistensi, kalau sudah meludah jangan dijilat lagi," katanya.

Menanggapi hal itu, Dirut PDAM Surabaya Ashari Mardiono mengatakan tidak ada hubungannya rekategori dengan jasprod. "Jasprod kalau diotak-atik ya gatuk (nyambung). Soal menaikkan jasprod itu tergantung pemilik (pemkot)," katanya.

Ashari juga mengatakan bahwa jasprod merupakan bagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Ia menjelaskan rekategori yang diterapkan selama ini bukan kenaikan tarif air melainkan penataan ulang kelompok pelanggan agar sesuai dengan kelompok tarifnya.

"Jadi tidak benar, jika ini kenaikan tarif, melaikan ini pekerjaan rutin," katanya.

Menurut dia, dengan rekategori ada pelanggan yang kelompok pelanggannya naik, namun ada pula yang turun sehingga tidak seluruh pelanggan yang terkena rekategori mengalami kenaikan.

Parameter rekategori kelompok pelanggan selain berdasarkan lebar jalan, juga berdasarkan besaran NJOP, daya listrik dan luas bangunan.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat dikonfirmasi belum bisa menjelaskan terkait penerapan rekategori tersebut. "Saya nanti cek, saya belum tahu persis. Di perdanya itu kewenangannya direksi. Saya pelajari dulu," katanya. (*)