Surabaya - Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur berpendapat bahwa seorang gubernur sebaiknya dipilih langsung oleh Presiden RI untuk meminimalisasi rawannya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Apalagi sesuai ajaran Islam, seorang pemimpin sebuah negeri atau khilafah yang menunjuk. Prinsip HTI seperti itu, sehingga lebih baik gubernur ditunjuk presiden," ujar Ketua DPD I HTI Jatim, Harun Musa kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Menanggapi semakin dekatnya ajang Pemilihan Gubernur Jatim yang akan dilangsungkan tahun depan, HTI menyatakan tidak memiliki sikap atau ikut memberikan saran terhadap partai politik maupun calon-calon gubernur yang akan maju.

"Kami tidak memiliki sikap apapun tentang Pemilihan Gubernur Jawa Timur nanti. HTI tidak memihak dan tidak berpolitik praktis, terutama di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," ucapnya.

Harun menyatakan, HTI tidak setuju dengan adanya pilkada karena dinilai pemborosan anggaran yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Meski memakai alasan dasar demokrasi, namun pihaknya tidak sepakat karena alasan itu dinilai hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Alasan utamanya untuk kepentingan rakyat, tapi kami mengira itu hanyalah kepentingan penguasa dan pengusaha tertentu. Apalagi pilkada rentan terjadi tindakan korupsi dan sejenisnya," tukas Direktur "Airlangga Broadcast Education" tersebut.

Diinformasikan, Pemilihan Gubernur Jatim periode 2014-2019 akan digelar 29 Agustus 2013. Hanya saja, sampai saat ini belum ada satu pun pasangan yang menyatakan diri secara resmi menjadi calon gubernur.

Meski sudah ada yang menyatakan siap, namun masih bersifat individu dan belum dilakukan deklarasi secara resmi. Beberapa nama yang sudah diwacanakan maju di antaranya Gubernur Jatim Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa.

Di samping itu, ada nama mantan Kapolda Jatim Irjen (Purn) Untung S. Radjab, Ketua DPD PDI Perjuangan Sirmadji, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu, beberapa partai politik juga belum berani menyebut nama pasangan calon yang didukungnya. Hanya Partai Demokrat dan Partai Hanura yang sudah menyatakan tetap mengusung Soekarwo sebagai calon gubernur mendatang.(*)