Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau menurut termohon (KPU) sejauh pengalaman ini dan bukti-bukti itu (yang diajukan pemohon) sama sekali jauh dari harapan untuk dikabulkan," kata Kuasa Hukum Termohon, Robikin Emha, setelah sidang PHPU di MK Jakarta, Senin.

Pekara ini dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Kusnadi-Wahid Nurahman (Perkara Nomor 92/PHPU.D-X/2012) dan Pasangan Salim Qurays-Agus Setiawan (Perkara Nomor 93/PHPU.D-X/2012).

Menurut Robikin, KPU telah menolak tuduhan pihak pemohon yang menyatakan keterpihakannya melalui iklan. "Iklan tendensius, itu tidak ada," katanya.

Dia juga menolak adanya keterlibatan PNS yang dilaporkan ke Panwaslu. "Maka dari itu gugatan itu pasti ditolak," kata Robikin yakin.

Sidang lanjutan PHPU Pilkada Kabupaten Probolinggo yang dipimpin Ketua Majelis Panel Akil Mochtar ini merupakan sidang kedua dengan agenda jawaban dari pihak termohon dan terkait serta pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pemohon.

Pasangan Kusnadi-Wahid Nurahman dan Pasangan Salim Qurays-Agus Setiawan ini mengungkapkan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Probolinggo bersifat terstruktur, masif dan sistematis.

Para Pemohon berkeberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 3263/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo. (*)