Sabtu, 18 November 2017

Kadin: Pemerintah Perlu Bentuk Tim Kawal Regulasi Kebijakan Ekonomi

id Kadin, Jatim, Regulasi, Kebijakan Ekonomi
Kadin:  Pemerintah Perlu Bentuk Tim Kawal Regulasi Kebijakan Ekonomi
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim bidang hubungan antarkelembagaan kebijakan publik otonomi daerah, Ali Afandi. (Malik/Antara Jatim)
Secara fakta di lapangan, beberapa kebijakan ekonomi yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi tidak dirasakan langsung di daerah, hal ini membuat beberapa pengusaha menanyakan komitmen pemerintah
Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Ali Afandi meminta pemerintah membentuk tim untuk mengawal regulasi kebijakan ekonomi, sebab sejumlah kebijakan tidak langsung diterapkan di daerah.

"Secara fakta di lapangan, beberapa kebijakan ekonomi yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi tidak dirasakan langsung di daerah, hal ini membuat beberapa pengusaha menanyakan komitmen pemerintah," kata Ali, di Surabaya, Kamis.

Ali yang dalam struktur Kadin Jatim berada di bidang hubungan antarkelembagaan kebijakan publik otonomi daerah, mengakui yang dibutuhkan pengusaha saat ini adalah adanya perubahan administrasi dan kepastian hukum.

"Yang paling penting, bisa mengawal dari awal sampai akhir. Dengan begitu kami harapkan ada sentimen positif," tuturnya, menjelaskan.

Ia mengaku mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang sebelumnya turun ke berbagai daerah untuk melihat keadaan sebenarnya iklim usaha di Indonesia, sebab hal itu akan langsung mengkoreksi untuk perbaikan administrasi.

"Kami harap dengan adanya jaring aspirasi dari Ombudsman RI yang dilakukan ke berbagai daerah, iklim usaha yang ada bisa optimistis dan permasalahan perizinan bisa selesai," katanya.

Ali mengaku, untuk merubah administrasi daerah sesuai sesuai kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat memang tidak semudah membalikkan tangan, namun dengan peran Ombudsman RI hal itu bisa dilakukan.

Ali mengatakan, Kadin saat ini juga mengupayakan membentuk tim serupa dalam mengawal setiap kebijakan, agar terjadi kondusifitas dalam berusaha di Indonesia, serta kepastian hukum. 

Sebelumnya, Anggota Ombusman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan setiap tahunnya laporan mengeenai iklim usaha yang kurang bagus dari berbagai daerah yang masuk ke Ombudsman mencapai sekitar 10 ribu.

Laporan itu, kata Saragih, berasal dari dua pihak yakni pelaku usaha serta masyarakat yang sengaja melapor karena dirugikan oleh sistem administrasi yang ada.

Oleh karean itu, ia berterima kasih kepada Kadin Jatim yang memberik masukan terkait iklim usaha, sehingga diharapkan adanya perbaikan manajemen administrasi.(*)

Editor: Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.1454 seconds memory usage: 0.58 MB