Surabaya (Antara Jatim) - Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3J) menindaklanjuti proses untuk mengizinkan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa maju pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018.
"Kami bertemu dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Jakarta untuk memohonkan izin sebagai wujud tindak lanjut," ujar Koordinator FK3J Fahrurrozi ketika dikonfirmasi wartawan dari Surabaya, Rabu.
Pihaknya mengaku telah mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo, namun kemudian didisposisikan kepada Kementerian Dalam Negeri yang hasil dialognya telah didokumentasikan.
"Nanti akan diserahkan kepada Presiden secepatnya oleh Kemendagri dan FK3J diminta menunggu jawabannya," ucap Gus Rozi, sapaan akrabnya.
Pihak Kemendagri sendiri, kata dia, memang tidak bisa memberi tanggapan karena merupakan urusan politik.
Ia menambahkan, jika nantinya Khofifah tidak diizinkan maju di Pilkada maka FK3J mengalihkan dukungannya ke Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf sebagai calon Gubernur.
Sementara itu, di posisi dukungan terhadap calon pendampingnya, FK3J memastikan hanya fokus dua nama yaitu Kepala Dinas Perhubungan Jatim Wahid Wahyudi dan anggota DPRI RI Hasan Aminudin.
"Pertimbangannya mereka sama-sama putra daerah yang memiliki nama besar dan kami anggap mampu bersaing," katanya.
Di sisi lain, sampai saat ini sejumlah lembaga survei dan pengamat memperkirakan nama-nama yang akan bersaing menjadi penerus Soekarwo sebagai orang nomor satu di Pemprov Jatim adalah Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa serta Tri Rismaharini.
Sedangkan, sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon Wakil Gubernur mewakili birokrat antara lain Inspektur Pemprov Jatim Nurwiyatno, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jatim Fattah Jasin, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim yang juga mantan Bupati Tulungagung dua periode Heru Tjahyono. (*)