Sidoarjo (Antara Jatim) - Elemen masyarakat terdiri dari, Aliansi Santri Pengawal NKRI, Barisan Merah Putih, Laskar Pancasila, Koalisi Masyarakat Anti Radikalisme di Kabupaten Sidoarjo meminta pemerintah dan penegak hukum menindak tegas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Agus Mahbub Ubaidillah selaku koordinator dalam keterangan persnya, Sabtu mengatakan, pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengeluarkan kebijakan "Pembubaran HTI di Indonesia" karena sudah terbukti akan mengancam eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Aksi yang kami melakukan hari ini, melakukan razia terhadap kegiatan HTI di beberapa jalan protokol di Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari bentuk rasa cinta Tanah Air," ucapnya.
Ia mengemukakan, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang taat hukum sudah berkoordinasi aktif dengan pihak berwenang Kapolresta Sidoarjo.
"Sampai kami melakukan razia karena hingga detik ini pihak Polresta Sidoarjo tidak mengeluarkan tindakan yang tegas terhadap organisasi atau kelompok yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Ia mengemukakan, HTI merupakan salah satu dari sekian organisasi agama (klaim Islam) yang bercita-cita mendirikan Daulah Islamiyah (Negara Islam) di Indonesia.
"Konsep Daulah Islamiyah yang dimaksud adalah dengan merubah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penegakan syariah (agama dijadikan konstitusi Negara)," ujarnya.
Ia mengatakan, hal tersebut sudah sangat jelas, bahwa yang dilakukan oleh HTI merupakan bagian dari gerakan kudeta atau makar terhadap pemerintahan yang sah dan merusak sistem politik yang sudah ada.
"Semua tahu bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan warisan para leluhur yang telah mati-matian merebut kemerdekaan dari penjajah," tegasnya.
Tidak hanya harta benda dan keluarga yang menjadi korban dalam proses merebut kemerdekaan, kata dia, bahkan nyawa sekalipun harus dikorbankan demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
"Bhineka Tunggal Ika merupakan bagian dari spirit terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, serta Pancasila merupakan harga mati yang sudah tidak dapat ditawar lagi," tuturnya.
Sebagai pewaris kemerdekaan, lanjut dia, semua diberikan amanah untuk menjaga dan merawat dengan baik bangsa dan negara ini.
"Siapapun dan dari kelompok manapun yang berupaya untuk merubah dasar Negara Indonesia. Untuk itu, kami berharap para penegak hukum segera melakukan tindakan terhadap organisasi-organisasi yang melakukan makar atau kudeta terhadap pemerintahan yang sah, seperti HTI," katanya.
Sementara itu, terkait pendirian khilafah di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, Humas HTI Jatim Ustaz Rif'an Wahyudi menyatakan hal itu (khilafah) hanya tawaran, karena Indonesia itu banyak persoalan, seperti korupsi di mana-mana, penjualan aset, pelecehan seksual, dan penyakit sosial lainnya.(*)