Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi berkomitmen mempermudah investasi perusahaan negara-negara lain di Jawa Timur sebagai upaya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Jatim adalah provinsi industri dan tak akan mempersulit perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di sini," ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di seminar Investasi dan "Bussiness Matching" Jatim-Tiongkok di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis.
Pemprov Jatim, kata dia, memberikan kemudahan untuk berinvestasi dengan memberikan empat jaminan kepada investor, yaitu kemudahan perizinan, penyelesaian masalah tenaga kerja, ketersediaan energi dan infrastruktur wilayah, dan fasilitasi penyediaan tanah.
Di hadapan 25 delegasi asal Tiongkok yang hadir, ia menyampaikan pada 2016 pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,55 persen atau lebih besar dari rata-rata nasional 5,02 persen, dengan PDRB Jatim 2016 mencapai Rp1.855,04 triliun atau 139,21 miliar dolar AS.
Menurut dia, perekonomian Jatim 2016 ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 28,92 persen, sektor perdagangan 18 persen, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,31 persen.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor dua di Pemprov Jatim itu juga mengatakan komoditas utama non-migas Jatim dari Tiongkok antara lain, besi dan baja, mesin pesawat mekanik, sayuran , buah-buahan dan mesin peralatan listrik.
"Investasi nantinya diharapkan bisa direalisasikan sesuai rencana dan tenaga kerja Indonesia bisa berkerja sekaligus menerima transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, ucapnya.
Sementara itu, Konsul jenderal Tiongkok di Surabaya Gu Jingqi mengatakan delegasi bisnis Tiongkok ke Jatim yang dipimpin Zhang Min (Ketua KADIN Tionngkok di Indonesia) untuk mendorong para pengusaha Tiongkok berinvestasi, berdagang, berwisata dan berinteraksi dengan masyarakat.
"Harapannya dapat mendorong peningkatan kerja sama Jatim -Tiongkok, termasuk sinergi antara ekonomi dan bidang lainnya yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah dua belah pihak," katanya. (*)
Video oleh: Fiqih A