Malang, (Antara Jatim) - Sebanyak 18.606 warga yang masuk dalam kategori Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang sudah menikmati bantuan pangan nontunai (BPNT) yang dikucurkan pemerintah senilai Rp110 ribu per bulan .
"Program bantuan ini menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah pusat," kata Wali Kota Malang, Jawa Timur, Moch Anton, saat memberikan sambutan pada Rakor dan Evaluasi BPNT dan PKH di Kota Malang yang dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Sabtu.
Program bantuan pangan nontunai ini, kata Anton, sebagai pengganti dari program bantuan beras miskin (raskin) yang kemudian berubah lagi menjad beras sejahtera (rastra). Program BPNT yang diterima PKH atau Keluarga Penerima Manfaat (PKM) sebesar Rp110 ribu per bulan itu dalam bentuk buku tabungan atau kartu.
Melalui program ini, Anton berharap dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan dan secara bertahap mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. "Harapannya pelan-pelan angka kemiskinan terus berkurang dan perekonomian maupun kesejateraan warga meningkat,' ucapnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan kegiatan rakor ini dilaksanakan di Jawa Timur, khususnya Kota Malang karena di provinsi itu penyaluran BNPT cukup signifikan. "Total bantuan sosial PKH dan BPNT serta Rastra cukup besar, yakni mencapai Rp6,04 trilun," ujar Khofifah.
Ia mengemukakan melalui rakor dan evaluasi pelaksanaan dan distrubsi BNPT, pendamping PKH yang mendampingi penerima bantuan pangan serta TKSK di evaluasi, apa saja yang terjadi di lapangan, terutama kendala dan hambatan pelaksanaan BNPT serta proses penyiapan infrastruktur tambahan.
Untuk Kota Malang, lanjutnya Pemkot dan BNI menyiapkan semua insfrastruktur yang baru, termasuk e-warung yang diresmikan setahun lalu. E-warung di Kota Malang dikelola oleh penerima rastra dan PKH.
Khofifah meminta agar e-warung kube PKH bisa dimaksimalkan agar pemberdayaan ekonomi akan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan. Apalagi, SDM yang mengawal sangat cepat beradaptasi.
Jika menemukan masalah bisa segera mencari solusinya. Hal itu di karenakan koordinasi dengan Bulog dan BNI sudah terkomunikasikan dengan baik. "Ada percepatan adaptasi dan penguasaan masalah dari subsidi pangan, dari tunai menjadi nontunai," urainya.
Selain Mensos dan Wali Kota Malang, hadir dalam acara rakor tersebut adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Sukesi dan Kepala Dinas Sosial Kota Malang Sri Wahyuningtyas, serta seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).(*)
18.606 PKH Kota Malang sudah Nikmati BNPT
Sabtu, 11 Maret 2017 23:28 WIB