Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memaparkan strategi sebagai bentuk solusi atas melemahnya kondisi perekonomian, sekaligus mengatasi dampak dinamika global yang mengakibatkan penerimaan daerah stagnan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dengan pembiayaan fiskal dan nonfiskal.
"Dampak dinamika global tersebut seperti meningkatnya volatilitas pasar keuangan, kebijakan proteksionis, dan adanya 'capital outflow' atau aliran modal keluar," ujarnya di sela "The 6th ASEAN Event Series Bridges" yang juga dihadiri peraih nobel bidang ekonomi pada 2003 Prof. Robert Fry Engle III di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, kebijakan strategi fiskal melalui dua hal yakni membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan menyusun strategi akses Perbankan, sedangkan pembiayaan nonfiskal adalah dengan mengusulkan dalam tiga skema, masing-masing "Public Private Partnership" (PPP), "corporate bond", dan sistem finansial syariah.
Strategi fiskal, kata dia, yaitu membentuk LKM diwujudkan yang dengan hibah dari Pemprov Jatim ke koperasi wanita, koperasi karyawan, dan LKM fungsional.
"Kemudian dalam hal strategi akses Perbankan Pemprov telah memperkuat kelembagaan salah satunya dengan membentuk Bank UMKM dan Bank Tani, lalu mendirikan PT. Jamkrida sejak 16 Juli 2009, bahkan dari modal awal Rp50 miliar sekarang telah meningkat menjadi Rp600 miliar," ucapnya.
Sedangkan, lanjut dia, strategi pembiayaan nonfiskal atau di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pertama dilakukan dengan model PPP, yaitu konsep kerja sama antara pemerintah, badan usaha, dan lembaga keuangan.
"Di Jatim saat ini model PPP telah diterapkan pada pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini merupakan kerjasama antara Pemda, Pemprov, dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)," katanya.
Strategi pembiayaan bukan APBD kedua adalah melalui "corporate bond", yaotu tidak lagi menggunakan obligasi yang dikeluarkan Pemda, melainkan melalui obligasi yang dikeluarkan perusahaan.
Berikutnya, pembiayaan ketiga adalah melalui sistem keuangan syariah, sebagaimana yang terjadi saat ini Jatim telah menjadi proyek percontohan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam hal keuangan syariah.
"Karenanya dalam pengembangan Bank Syariah Pemprov Jatim bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro seperti 'Bait Maal wat Tamwil' (BMT)," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Robert Fry Engle III menyampaikan perlambatan ekonomi saat ini juga terjadi di seluruh dunia karena disebabkan beberapa hal.
Menurut dia, di negara berkembang seperti Indonesia, masalah ini terjadi karena banyak investor yang tidak mau memberikan pinjaman karena tidak melihat peluang pertumbuhannya.
Pria asal Amerika Serikat tersebut berpendapat, daripada mengatur masalah moneter suku bunga sebaiknya pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk mengurangi defisit yang terjadi antara besarnya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran.
Selain itu, ahli ekonomi dunia tersebut juga menyampaikan Perbankan harus menggunakan perannya sebagai pemberi modal, bukan malah alergi memberi kredit, serta suku bunga yang diberikan sebisa mungkin diturunkan sehingga tidak memberatkan peminjam.
"Langkah ini harus segera dilakukan, sebab jika tidak maka ekonomi akan terus melambat karena tidak ada yang bisa digunakan untuk perputaran ekonomi," katanya. (*).