Sabtu, 21 Januari 2017

PMII Situbondo Desak DPRD Gunakan Hak Angket (Video)

id RSUD Situbondo, SPM Situbondo
PMII Situbondo Desak DPRD Gunakan Hak Angket (Video)
Suasana unjuk rasa di jalan raya depan kantor DPRD Situbondo. Senin (9/1) (Novi.H)
Situbondo (Antara Jatim) - Puluhan orang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Situbondo, Senin, berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat mendesak wakil rakyat menggunakan hak angket guna menyelidiki adanya indikasi kebocoran dana pasien surat pernyataan miskin (SPM) hasil temuan BPK RI.

"DPRD harus serius dalam menyikapi persoalan pengelolaan dana SPM di RSUD Abdoerrahem Situbondo, Jawa Timur, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan DPRD juga harus meminta BPK melakukan audit investigasi agar mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan," kata koordinator unjuk rasa Anis Mukaddar dalam orasinya.

Tidak hanya itu, DPRD juga diminta untuk merekomendasikan kepada Bupati Situbondo Dadang Wigiarto agar memberhentikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Selain itu mahasiswa juga mendesak DPRD segera merekomendasikan kepada bupati untuk memberhentikan Direktur RSUD Abdoerrahem Situbondo karena alokasi anggaran program pelayanan kesehatan masyarakat miskin lewat pola SPM pada rumah sakit milik Pemkab itu tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan.

"Bupati juga harus bertanggung jawab mengenai hasil audit BPK RI yang telah menemukan indikasi data fiktif serta perubahan tarif pasien pengguna surat pernyataan miskin," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Situbondo Narwiyoto menyatakan bahwa BPK RI Jatim telah menemukan adanya pasien pengguna surat pernyataan miskin yang diduga fiktif.

Berdasarkan hasil uji petik BPK menemukan 88 pasien pengguna SPM yang tidak diketahui keberadaannya (fiktif) di RSUD Abdoerrahem Situbondo. Dan dari 88 pasien pengguna SPM yang diduga fiktif  tersebut terdiri dari 66 pasien SPM pada 2015 dan 22 pasien SPM 2016, dari hasil temuan BPK terkait pasiem SPM diduga fiktif tersebut hanya sampel di enam Kecamatan.

"Dari hasil audit BPK tentunya ada indikasi kebocoran penggunaan dana SPM dan berpotensi merugikan keuangan Negara," katanya.

Menurutnya, selain adanya temuan pasien SPM fiktif dari hasil audit BPK juga ditemukan selisih klaim pembayaran pasien SPM pada 2016. Selisih pembayaran pasien miskin itu karena adanya perubahan pembiayaan. (*)
video: Novi Husdinariyanto

Editor: Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0511 seconds memory usage: 0.58 MB