Surabaya (Antara Jatim) - Partai Persatuan Pembangunan tak sepakat jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya tertunda pada 2017 seiring belum munculnya pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya selain petahana (incumbent).
"Kalau sampai tertunda, kami tak sepakat dan sangat menyayangkannya," ujar Ketua DPC PPP Kota Surabaya Buchori Imron kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, jika penyelenggaraan Pilkada tertunda dua tahun lagi maka yang dirugikan adalah masyarakat "Kota Pahlawan" karena terhambatnya pembangunan dan kemajuan Surabaya.
"Kalau dipimpin Penjabat Sementara (Pj) selama dua tahun, itu terlalu lama. Apalagi diketahui bahwa peran Pj terbatas karena tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya strategis," ucapnya.
Sekadar informasi, sepekan menjelang dibukanya pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, sampai saat ini masih satu pasangan yang menyatakan maju, yakni pasangan petahana Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana.
Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 perubahan atas PKPU 9/2015 tentang pencalonan kepala daerah maka pelaksanaan Pilkada Surabaya tahun ini berpotensi ditunda hingga 2017, jika calon kepala daerah tunggal setelah perpanjangan pendaftaran tiga hari.
Pengusaha asal Madura tersebut juga mengaku tak sepakat dengan pemikiran Koalisi Majapahit yang menyatakan Pilkada Surabaya lebih rasional jika digelar 2017.
Karena itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya tersebut berharap muncul pasangan calon lain, khususnya dari Koalisi Majapahit yang telah deklarasi menjelang Pilkada serentak ini.
"Semoga dalam waktu singkat ini muncul pasangan calon dari Koalisi Majapahit. Sebab, bukan tidak mungkin calon yang diusungnya bisa unggul karena di atas kertas suara pada Pemilu 2014 sangat banyak," katanya.
Tidak itu saja, belum adanya keputusan PPP mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada kali ini membuat peluang memberikan suara dan bergabung dengan Koalisi Majapahit sangat terbuka lebar.
"Kalau figur yang dimunculkan mumpuni dan demi kemajuan Surabaya, bisa saja PPP bergabung. Sebab secara resmi, belum ada keputusan partai. Kami masih menunggu dan melihat peta," katanya. (*)
PPP Tak Sepakat Pilkada Surabaya Tertunda 2017
Selasa, 21 Juli 2015 12:17 WIB
Kalau dipimpin Penjabat Sementara (Pj) selama dua tahun, itu terlalu lama. Apalagi diketahui bahwa peran Pj terbatas karena tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya strategis