Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur fokus terhadap basis akrual karena dinilai sebagai persoalan penting dan serius yang harus ditangani bersama.
Soekarwo di sela pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Jatim di Gedung Negara Grahadi, Selasa, menjelaskan basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Pelaksanaan basis akrual telah diberlakukan sejak Januari 2015 dan pelaksanaannya di seluruh Jatim dinilai belum begitu siap.
Dari pemerintah pusat, kata dia, hanya surat edaran yang baru turun, sedangkan mengenai pelatihan, masih belum secara teknis terhadap pencatatan akrual.
"Sementara ini baru ada upaya pelatihan dari masing-masing kabupaten/kota," kata Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.
Menurut dia, pelaksanaan basis akrual ini sangat berat, terlebih sebagian sarjananya bukan lulusan akuntansi.
"Sumber Daya Manusia di Pemprov Jatim harus diberikan pelatihan terhadap pencatatan basis akrual ini. Saya khawatir hingga akhir 2015 masih ada yang belum bisa mengerjakan," ucapnya.
Tidak itu saja, orang nomor satu di Jatim tersebut juga meminta BPKP fokus mengawasi dana desa dan mengusulkan camat melakukan pengawasan penggunaannya, dan bupati yang bertanggung jawab.
Pemprov Jatim sendiri telah bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), BPKP, dan perguruan tinggi untuk mendiklat sebanyak 7.722 tenaga sesuai jumlah desa di Jatim.
"Untuk kepala desanya sudah didiklat Pemprov Jatim, sedangkan sekretaris desanya merupakan tanggung jawab pemkab/kota," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Ketut Suadnyana Merada mengaku akan melanjutkan program apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yakni Hotman Napitupulu yang dipromosikan menjadi Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi pada Deputi PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP.
Ke depan, pihaknya juga akan fokus pada empat strategi atau kebijakan, yakni mengawal jalannya pembangunan nasional, mendorong upaya peningkatan uang fiskal, mengawal aset negara dan daerah, memantapkan sistem pemerintahan. (*)
Gubernur Jatim Minta BPKP Fokus Basis Akrual
Selasa, 7 Juli 2015 15:52 WIB
Kami harap BPKP fokus menangani dan mengawasi pelaksanaan pencatatan basis akrual karena menjadi permasalahan serius yang harus ditangani bersama