FPKS: Kedepankan Rasa Kemanusiaan Tangani Pengungsi Rohingya
Selasa, 19 Mei 2015 0:10 WIB
Oleh Dewanto Samodro
Jakarta (Antara) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Jazuli Juwaini menyatakan keprihatinan atas kondisi pengungsi Rohingya dan meminta penanganan pengungsi dari Myanmar tersebut dilakukan dengan mengedepankan rasa kemanusiaan.
"Kita tentu merasa sangat prihatin dan bersedih karena masih ada saudara-saudara kita yang terbuang dari negara asalnya. Atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia, Indonesia harus mengambil peran," kata Jazuli Juwaini melalui siaran pers diterima di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan rasa kemanusiaan dan hak asasi manusia dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sudah semestinya pemerintah Indonesia merespons dengan memberikan bantuan dan pertolongan.
Jazuli juga menyatakan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri yang secara tegas menyatakan tidak akan mengusir pengungsi Rohingya dan akan memberikan bantuan kemanusiaan.
"Rasa kemanusiaan warga Aveh yang beberapa waktu lalu turut membantu menyelamatkan 790 pengungsi yang terdampar juga patut mendapatkan apresiasi," tuturnya.
Menurut Jazuli, hal itu sesuai dengan karakter bangsa yang dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pancasila, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
"Saya kira rasa kemanusiaan yang ditampilkan bangsa ini adalah bentuk ekspresi karakter bangsa yang berketuhanan, bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dijaga hak-hak kemanusiaannya. Inilah kebanggaan kita sebagai bangsa. Apalagi kita mendengar negara lain menolak para pengungsi ini," katanya.
Jazuli menyatakan kunci penyelesaian pengungsi Rohingya ada di negara asalnya, yaitu Myanmar. Warga muslim Rohingya yang tertindas di negerinya sendiri, menurut Jazuli, sudah menjadi perhatian dunia internasional.
Karena itu, sebagai sesama negara anggota ASEAN, Indonesia harus mendorong ASEAN untuk mendesak pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah internal negaranya serta tidak melakukan tindakan diskriminitif terhadap etnis Rohingya atas nama kemanusiaan dan HAM.
"ASEAN bisa melakukan sidang darurat dan memanggil Myanmar untuk membahas dan mencari solusi masalah ini," ujarnya.
Sebagai anggota parlemen, Jazuli mengusulkan pembentukan Koalisi
Kemanusiaan Internasional untuk Rohingya. Bila pemerintah Myanmar tidak beriktikad menyelesaikan masalah internalnya, maka perlu intervensi dari negara lain khususnya negara ASEAN. (*)