TNI Tak Permasalahkan Anggaran Keamanan Pilkada 2015
Kamis, 2 April 2015 18:08 WIB
Surabaya (Antara Jatim) - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Eko Wiratmoko tak mempermasalahkan anggaran dan siap membantu kepolisian mengamankan berlangsungnya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 di Jawa Timur.
"Biaya tentunya sudah dialokasikan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan saya kira tidak ada masalah kok," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Ia mengatakan, berapapun anggaran yang disiapkan pihaknya menjamin dan siap membantu Polri dalam hal ketertiban dan keamanan, khususnya di 19 daerah yang menggelar pilkada.
"Keamanan utama ada di Polri. Tapi, TNI siap kapan dan berapa saja selama dibutuhkan membantunya," tukas jenderal dengan pangkat dua bintang tersebut.
Bahkan, lanjut dia, pihaknya mengaku siap mengerahkan dan mendatangkan pasukan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
"Kalau Surabaya kehabisan pasukan, kami akan mengerahkan Kostrad. Intinya, TNI AD siap membantu lancarnya proses pilkada mendatang," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Kolonel Arm Totok Sugiharto menambahkan, semua personel akan disiagakan hingga di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di desa atau kelurahan.
Di pilkada sebelumnya, lanjut dia, Kodam menyiapkan satuan setingkat peleton (SST) atau setara 20 personel anggota TNI AD di masing-masing daerah.
"Mereka bersiaga di Mapolda Jatim sebagai koordinator pengamananan pilkada. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, bersama anggota kepolisian dan Satpol PP, pasukan turun langsung ke lokasi yang perlu dilakukan pengamanan," tuturnya.
Di Jawa Timur, Pilkada serentak Desember 2015 dilaksanakan di 19 daerah yakni, Kabupaten Ngawi (berakhir masa jabatan pada 27-7-2015), Kota Blitar (3-8-2015), Kabupaten Lamongan (9-8-2015), Kabupaten Jember (11-8-2015), Kabupaten Ponorogo (12-8-2015) dan Kabupaten Kediri (19-8-2015).
Kabupaten Situbondo (6-9-2015), Kabupaten Gresik (27-9-2015), Kota Surabaya (28-9-2015), Kabupaten Trenggalek (4-10-2015), Kota Pasuruan (18-10-2015), Kabupaten Mojokerto (18-10-2015), Kabupaten Sumenep (19-10-2015), Kabupaten Banyuwangi (21-10-2015), Kabupaten Malang (26-10-2015) serta Kabupaten Sidoarjo (1-11-2015).
Kemudian tiga kabupaten yang seharusnya digelar 2016, namun sesuai perundangan dimajukan, yakni Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan. (*)